Gedung Prof. M. Sadli ( Gedung Magister Akuntansi ) Lt. 1 Jl. Salemba No.4, RT.4/RW.6, Kenari
Seminar and Event
80 Tahun Indonesia, Saatnya Meneguhkan Governansi dan Integritas Korporasi
Tanggal 17 Agustus 2025 kemarin, Indonesia resmi genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan bangsa ini sarat dengan dinamika, tantangan, dan pencapaian. Di balik perayaan kemerdekaan yang meriah, ada satu pertanyaan penting: bagaimana sektor swasta bisa memberikan kontribusi nyata bagi perjalanan Indonesia ke depan? Jawaban yang paling relevan ada pada penerapan governansi korporat yang baik. Selama ini, dunia usaha di Indonesia sudah akrab dengan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Namun seiring perkembangan zaman, pada 2021 KNKG memperbarui pedoman itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dan menyebutnya sebagai empat pilar ETAK: Etika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.
Leveraging Technology to Fight Corruption: KAKI dan Center for International Private Enterprise Gelar Roundtable Teknologi untuk Anti-Korupsi
Jakarta, 25 September 2024 —Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Center for International Private Enterprise (CIPE) menyelenggarakan Roundtable "Teknologi untuk Anti-Korupsi." Acara ini menghadirkan sektor swasta, pemerintah, dan asosiasi bisnis untuk membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integritas dan melawan korupsi di Indonesia. "Ini adalah momen krusial bagi Indonesia," kata Ketua KAKI, Erry R. Hardjapamekas, dalam sambutan pembukaannya. "Teknologi dapat membantu sektor publik dan swasta untuk mengungkap dan mencegah korupsi, tetapi penerapannya harus strategis dan kolaboratif."
KAKI dan CIPE mengadakan Roundtable Enhancing Beneficial Ownership Transparency in Indonesia: Private Sector Perspectives
Jakarta, 25 September 2024 — Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Center for International Private Enterprise (CIPE) menyelenggarakan roundtable yang mempertemukan sektor swasta, regulator, dan asosiasi bisnis untuk membahas perkembangan regulasi beneficial ownership (BO) di Indonesia dan bagaimana situasinya saat ini. Dengan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam menetapkan regulasi BO, sektor swasta masih menghadapi tantangan untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Roundtable ini menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan untuk memeriksa tantangan tersebut, mengeksplorasi peluang, dan mendorong kolaborasi.
recent news feed
Hightlights News
Member Event: KAKI dan IICD Gelar Diskusi Dari Komitmen ke Aksi Nyata Anti-Korupsi Bisnis Indonesia
Koalisi Aksi Kolektif Antikorupsi (KAKI) dengan dukungan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) berhasil menyelenggarakan members gathering dan diskusi bertajuk A Commercial and Practical Approach to Anti-Corruption: From Commitment to Action. Acara ini dihadiri oleh anggota perusahaan KAKI serta asosiasi bisnis yang tergabung dalam Advisory Committee KAKI, dan menghadirkan pemaparan dari Maximilian Burger-Scheidlin, Senior Director ICC Austria
KAKI Dorong Transparansi dan Integritas Bisnis di Asia Pasifik
Paris, 27 Maret 2025 - Pada hari kedua 2025 OECD GACIF forum, KAKI turut hadir dalam sesi bertajuk “Fostering Public Integrity Policies and Strengthening Anti-Corruption Frameworks in Asia-Pacific.” Sesi pertama membahas isu seputar public integrity disclosure dengan menampilkan pembelajaran dari delapan negara, termasuk Indonesia, Thailand, Kamboja, Bhutan, Papua Nugini, Malaysia, Samoa, dan Filipina. Diskusi menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi regulasi pengungkapan kekayaan pejabat publik, pentingnya keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hak privasi, serta peran vital masyarakat sipil, media, dan sektor swasta dalam memastikan efektivitas mekanisme pelaporan. Bisnis tidak selalu hitam-putih. Dunia usaha bergerak cepat pada peluang, namun tanpa kejelasan integritas, kepercayaan sulit dibangun. Oleh karena itu, manajemen konflik kepentingan harus menjadi bagian dari budaya perusahaan, bukan sekadar kewajiban hukum,
KAKI Berpartisipasi dalam Regional Asia Pacific OGP Summit: Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Transisi Energi Berkelanjutan
Manila, 7 Februari 2025 – Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) secara aktif berpartisipasi dalam Regional Asia Pacific Open Government Partnership (OGP) Summit yang diadakan pada 3-7 Februari 2025 di Grand Hyatt, Manila. Forum ini mempertemukan para pemimpin, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas peran pemerintahan terbuka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan keamanan demokrasi, dan mempercepat transisi energi berkelanjutan di kawasan ini.
Supported By
