Jakarta, 25 September 2024 — Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Center for International Private Enterprise (CIPE) menyelenggarakan roundtable yang mempertemukan sektor swasta, regulator, dan asosiasi bisnis untuk membahas perkembangan regulasi beneficial ownership (BO) di Indonesia dan bagaimana situasinya saat ini.

Dengan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam menetapkan regulasi BO, sektor swasta masih menghadapi tantangan untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Roundtable ini menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan untuk memeriksa tantangan tersebut, mengeksplorasi peluang, dan mendorong kolaborasi.

“Ini lebih dari sekadar kepatuhan—ini tentang membangun lingkungan bisnis yang transparan yang menghasilkan kepercayaan dan tata kelola yang lebih kuat,” kata Ketua KAKI Erry R. Hardjapamekas dalam sambutan pembukaannya.

Pembicara dari UNODC Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan perkembangan dan tantangan terkait kepatuhan BO. Perwakilan sektor swasta menyampaikan kekhawatiran tentang proses pendaftaran dan verifikasi, namun mengakui manfaat jangka panjang dari transparansi dari transparansi BO dalam mengurangi risiko dan membangun kepercayaan.

Para peserta optimistis tentang masa depan implementasi BOT di Indonesia. Diskusi menyoroti langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kepatuhan, sambil menekankan peran penting sektor swasta dalam membentuk kebijakan BOT. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Roundtable BOT ini menyediakan platform untuk dialog yang konstruktif dan membuka peluang untuk inisiatif di masa depan yang akan terus mendorong transparansi dan praktik tata kelola yang baik di Indonesia. Proyek antara KAKI dan CIPE akan berperan penting dalam memajukan upaya ini, khususnya di kalangan family-owned-business, yang merupakan bagian signifikan dari lanskap ekonomi Indonesia.