Jakarta, 25 September 2024 —Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Center for International Private Enterprise (CIPE) menyelenggarakan Roundtable "Teknologi untuk Anti-Korupsi." Acara ini menghadirkan sektor swasta, pemerintah, dan asosiasi bisnis untuk membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integritas dan melawan korupsi di Indonesia.

"Ini adalah momen krusial bagi Indonesia," kata Ketua KAKI, Erry R. Hardjapamekas, dalam sambutan pembukaannya. "Teknologi dapat membantu sektor publik dan swasta untuk mengungkap dan mencegah korupsi, tetapi penerapannya harus strategis dan kolaboratif."

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah mengalami transformasi digital yang pesat. Perkembangan ini juga menghadirkan risiko dan tantangan baru terkait dengan korupsi. Roundtable ini menyoroti peluang untuk memanfaatkan teknologi seperti AI, blockchain, dan analitik data untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi.

Betti S Alisjahbana, Dewan Pengawas IICD sekaligus ahli dalam Teknologi Informasi dan Manajemen, menekankan bahwa teknologi saja tidak dapat memenangkan gerakan pemberantasan korupsi ini; diperlukan individu yang terampil serta budaya integritas untuk memastikan penggunaan teknologi yang efektif dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas seiring dengan investasi teknologi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dipandang sebagai hal yang krusial bagi reformasi anti-korupsi yang sedang berlangsung di Indonesia. Selain itu, pengembangan kapasitas dan dukungan kebijakan akan memainkan peran penting dalam mendorong agenda anti-korupsi di negara ini.

Roundtable ini menandai awal dari upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan sektor teknologi Indonesia dengan tujuan membangun integritas, memastikan bahwa baik sektor publik maupun swasta dapat memanfaatkan teknologi mutakhir dalam upaya anti-korupsi mereka.