Gedung Prof. M. Sadli ( Gedung Magister Akuntansi ) Lt. 1 Jl. Salemba No.4, RT.4/RW.6, Kenari
Seminar and Event
KAKI Dorong Transparansi Kepemilikan untuk Memperkuat Integritas Pasar Modal Indonesia
Jakarta, 18 Juni 2026 – Untuk mendukung pemahaman dan kesiapan perusahaan, Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta didukung oleh Center for International Private Enterprise (CIPE), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Strengthening Market Integrity: Towards a New Era of Ownership Transparency in the Capital Market” pada Kamis, 18 Juni 2026, di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Webinar KAKI - KUHP 2023 dan Dunia Usaha: Integritas Beralih dari Nilai Moral ke Strategi Perlindungan Korporasi
Menjelang berlakunya KUHP 2023 pada Januari 2026, dunia usaha Indonesia memasuki fase baru yang menuntut kesiapan lebih dari sekadar kepatuhan administratif. Dalam rangka Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKORDIA) 2025, webinar yang diselenggarakan Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) bersama Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) menegaskan satu pesan utama: integritas kini menjadi tameng strategis bagi korporasi dan para pengurusnya.
80 Tahun Indonesia, Saatnya Meneguhkan Governansi dan Integritas Korporasi
Tanggal 17 Agustus 2025 kemarin, Indonesia resmi genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan bangsa ini sarat dengan dinamika, tantangan, dan pencapaian. Di balik perayaan kemerdekaan yang meriah, ada satu pertanyaan penting: bagaimana sektor swasta bisa memberikan kontribusi nyata bagi perjalanan Indonesia ke depan? Jawaban yang paling relevan ada pada penerapan governansi korporat yang baik. Selama ini, dunia usaha di Indonesia sudah akrab dengan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Namun seiring perkembangan zaman, pada 2021 KNKG memperbarui pedoman itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dan menyebutnya sebagai empat pilar ETAK: Etika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.
recent news feed
Hightlights News
KAKI Hadir dalam OECD Fact-Finding Mission, Dorong Integritas dan Kepastian Hukum dalam Proses Aksesi Indonesia ke OECD
Jakarta, Juni 2026 – Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), yang diwakili oleh Ketua KAKI, Erry Riyana Hardjapamekas, berpartisipasi dalam OECD Fact-Finding Mission dan Gap Analysis terkait OECD Anti-Bribery Convention sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD.
Ketua KAKI Erry Riyana Hardjapamekas Tekankan Pentingnya Reformasi Antikorupsi di Forum UNODC
Jakarta — Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Erry Riyana Hardjapamekas, menjadi narasumber dalam UNODC National Workshop dan menegaskan pentingnya percepatan reformasi hukum antikorupsi di Indonesia.
KAKI Perkuat Komitmen Global dalam Pemberantasan Korupsi di ACE Award 2025 dan 11th CoSP Doha Qatar
Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menegaskan kembali komitmennya terhadap integritas, transparansi, dan praktik bisnis beretika melalui partisipasi aktif dalam rangkaian forum anti-korupsi internasional di Doha, Qatar, pada 14–16 Desember 2025.
Supported By
