Menjelang berlakunya KUHP 2023 pada Januari 2026, dunia usaha Indonesia memasuki fase baru yang menuntut kesiapan lebih dari sekadar kepatuhan administratif. Dalam rangka Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKORDIA) 2025, webinar yang diselenggarakan Koalisi  Anti Korupsi Indonesia (KAKI) bersama Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) menegaskan satu pesan utama: integritas kini menjadi tameng strategis bagi korporasi dan para pengurusnya.

Berbeda dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada hasil akhir keputusan bisnis, diskusi dalam webinar ini menyoroti pergeseran besar dalam lanskap hukum. KUHP 2023 menempatkan kualitas proses pengambilan keputusan sebagai elemen krusial dalam menilai tanggung jawab pidana korporasi. Artinya, bagaimana keputusan dibuat; apakah melalui mekanisme yang transparan, terdokumentasi, dan bebas konflik kepentingan; akan sama pentingnya dengan apa hasil keputusan tersebut.

Para pembicara sepakat bahwa peran direksi dan komisaris berada di garis depan perubahan ini. Tata kelola perusahaan tidak lagi cukup dipahami sebagai kumpulan kebijakan tertulis, melainkan harus hidup dalam praktik sehari-hari. Sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta budaya kepatuhan yang konsisten menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban kehati-hatian.

Forum ini juga menekankan bahwa integritas tidak boleh dipersepsikan sebagai beban tambahan di tengah tekanan bisnis. Justru sebaliknya, integritas diposisikan sebagai investasi jangka panjang; alat perlindungan yang mampu meminimalkan risiko hukum, menjaga reputasi, dan memastikan keberlanjutan usaha. Dalam konteks meningkatnya eksposur hukum terhadap korporasi, perusahaan yang mampu menunjukkan proses pengambilan keputusan yang bersih dan bertanggung jawab akan memiliki posisi yang jauh lebih kuat.

Dari sudut pandang praktis, diskusi menyoroti pentingnya dokumentasi keputusan, efektivitas pengawasan dewan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah strategis. Prinsip Business Judgment Rule dipahami bukan sebagai pembenaran atas kesalahan, melainkan sebagai perlindungan bagi pengurus yang bertindak dengan itikad baik dan melalui proses yang benar.

Melalui forum ini, KAKI menegaskan komitmennya mendorong aksi kolektif dunia usaha dalam membangun ekosistem bisnis yang berintegritas. Pesan yang mengemuka jelas: di era KUHP 2023, integritas bukan hanya nilai moral, tetapi fondasi strategis yang menentukan ketahanan perusahaan menghadapi risiko hukum di masa depan.