Balikpapan, 30-31 Juli 2024 – Dalam rangka memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, sebuah workshop anti korupsi diadakan di Balikpapan Kerjasama antara UNODC Indonesia, IGCN, dan KPK, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan aparat penegak hukum. Bapak Erry R. Hardjapamekas menjadi salah satu narasumber utama dalam acara tersebut, mengawali sesi dengan sebuah kisah inspiratif tentang seorang pedagang gado-gado yang memberikan pelajaran penting mengenai persepsi.
Dalam pengantar, Bapak Erry menceritakan kisah seorang penjual gado-gado di pinggir rel kereta api yang mengenakan celemek merah. Dalam situasi mendesak, celemek merah tersebut menyebabkan seorang masinis mengira ada kejadian darurat, padahal penjual gado-gado hanya ingin memberi tahu bahwa dagangannya telah habis. Dari cerita ini, Bapak Erry menekankan pentingnya pemahaman, interpretasi, dan konteks dalam mengatasi masalah, terutama dalam hal perbedaan persepsi di masyarakat.
Pada sesi tersebut, Ketua KAKI menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan perlunya kesamaan persepsi di antara semua pihak. Ia menyatakan bahwa di antara pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, penegakan hukum yang adil menduduki posisi teratas. Banyak kasus di mana aparat penegak hukum justru melanggar hukum, seperti misalnya dalam penggunaan fasilitas negara secara tidak semestinya.
Workshop ini menyoroti perjalanan panjang dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dimulai sejak tahun 1955, hingga berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2000. Bapak Erry menekankan bahwa keunikan KPK terletak pada peran serta masyarakat, di mana 99% Operasi Tangkap Tangan (OTT) berawal dari laporan warga. Ia mendorong semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, dengan menekankan pentingnya aksi kolektif.
“Peran sekumpulan pengusaha swasta bisa sangat efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi,” ungkap Ketua KAKI. 
Ia mencontohkan bagaimana HIPELKI (Himpunan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia) dapat berkolaborasi untuk menyampaikan aspirasi mengenai hambatan-hambatan bisnis yang dihadapi. Dengan bersatu, suara mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.
Bapak Erry juga menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak mungkin tercapai tanpa dukungan kolektif dari semua halaman. Ia mengajak pengusaha untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi, serta memberikan aspirasi dan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. “Kondisi yang bersih akan memberikan kekuatan nyata dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah,” katanya.
Di akhir sesi, Bapak Erry menekankan pentingnya tidak meragukan aksi kolektif. Dengan adanya digitalisasi dan teknologi informasi, diharapkan celah penyuapan dapat diminimalisir. Partisipasi aktif masyarakat, kata beliau, adalah kunci untuk mengawasi dan memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik.
Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam memberantas korupsi di Indonesia, demi masa depan yang lebih bersih dan transparan.