Bangkok, 29 Agustus 2024 – Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menghadiri OECD-Basel Institute on Governance Southeast Asia Anti-Corruption Collective Action Peer Learning Workshop, memimpin diskusi tentang cara memberikan insentif kepada sektor swasta untuk bergabung dalam aksi kolektif melawan korupsi. Sesi yang dipimpin oleh Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua KAKI, ini mengumpulkan berbagai pakar internasional dalam bidang anti-korupsi untuk mengeksplorasi strategi dalam melibatkan dunia usaha dalam memerangi korupsi.

Sesi yang berjudul "Finding Incentives: How to Incentivize Private Sectors to Join Collective Action Against Corruption,” menghadirkan wawasan dari tokoh-tokoh kunci di bidang anti-korupsi global, termasuk OECD, ICAC Hong Kong, Kepolisian Federal Australia, Malaysia & Thailand Global Compact Network, CAC Thailand, UNODC Malaysia, dan lainnya.

Pentingnya Aksi Kolektif

Bapak Erry Riyana Hardjapamekas membuka sesi dengan pernyataan tentang pentingnya aksi kolektif dalam memerangi korupsi.

"Aksi kolektif memberikan kekuatan bagi perusahaan untuk melawan praktik korupsi yang mungkin tidak bisa mereka hadapi sendiri," ujar Bapak Hardjapamekas. "Dengan berdiri bersama, dunia usaha dapat menciptakan suara yang kuat yang mendorong perubahan kebijakan dan mempromosikan praktik etis di berbagai industri."

Memberikan Insentif untuk Partisipasi

Diskusi kemudian beralih ke pertanyaan utama: bagaimana cara memberikan insentif kepada perusahaan untuk bergabung dalam inisiatif anti-korupsi. Berbagai strategi dieksplorasi, termasuk pemberian manfaat nyata seperti peningkatan reputasi merek, mitigasi risiko, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Insentif ini sangat penting bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering menghadapi tantangan unik dalam mengadopsi langkah-langkah anti-korupsi.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang yang aman untuk berdialog dan menetapkan pedoman yang jelas untuk berbagi informasi. Langkah-langkah ini penting untuk membangun kepercayaan di antara perusahaan yang mungkin enggan bergabung dalam upaya kolektif karena kekhawatiran akan persaingan atau pelanggaran kerahasiaan.

Menyesuaikan Pendekatan untuk Berbagai Industri

Salah satu poin penting yang diambil dari sesi ini adalah perlunya menyesuaikan strategi anti-korupsi dengan industri tertentu. Sektor-sektor yang berbeda, seperti pertambangan dan ritel, menghadapi tantangan regulasi dan operasional yang unik yang memerlukan pendekatan khusus.

"Dengan memberikan insentif kepada bisnis untuk bersatu melawan korupsi, kita tidak hanya melindungi ekonomi kita, tetapi juga membina budaya integritas yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan," kata Bapak Hardjapamekas sebagai penutup.

Wawasan yang dibagikan selama sesi ini tidak diragukan lagi akan membentuk upaya-upaya masa depan dalam memerangi korupsi, karena semakin banyak perusahaan yang menyadari nilai aksi kolektif dalam mempromosikan transparansi dan praktik etis.